jawa barat

Sekilas Jabar

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378).

Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999).

Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut

1. Sumber Daya Air,
2. Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan,
3. Sumber Daya Hutan,
4. Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian.

Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya.

Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon.

Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 16 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.Adapun monografinya : Data tahun 2005No Kabupaten/Kota Luas Wilayah(Km2) JumlahPenduduk Kepadatan(Jiwa/Km2)

1 Kab. Bogor 3.440,71 3.945.111 1.147

2 Kab. Sukabumi 3.934,47 2.210.091 562

3 Kab. Cianjur 3.432,96 2.079.306 606

4 Kab. Cirebon 988,28 2.084.572 2.109

5 Kab. Indramayu 2.000,99 1.749.170 874

6 Kab. Kuningan 1.178,58 1.073.172 911

7 Kab. Majalengka 1.204,24 1.184.760 984

8 Kab. Bekasi 1.484,37 1.917.248 1.292

9 Kab. Karawang 1.737,53 1.939.674 1.116

10 Kab. Purwakarta 969,82 760.220 784

11 Kab. Subang 2.051,76 1.406.976 686

12 Kab. Bandung 2.000,91 4.134.504 2.066

13 Kab. Sumedang 1.522,21 1.043.340 685

14 Kab. Garut 3.065,19 2.260.478 737

15 Kab. Tasikmalaya 2.680,48 1.635.661 610

16 Kab. Ciamis 2.556,75 1.522.928 596

17 Kota Depok 200,29 1.353.249 6.756

18 Kota Bogor 21,56 833.523 38.661

19 Kota Sukabumi 12,15 278.418 22.915

20 Kota Cirebon 37,54 276.912 7.376

21 Kota Bekasi 210,49 1.931.976 9.178

22 Kota Bandung 167,27 2.290.464 13.693

23 Kota Cimahi 48,42 482.763 9.970

24 Kota Tasikmalaya 471,62 579.128 1.228

25 Kota Banjar 1.135,90 166.868 147

Jumlah 34.816,96 39.140.812

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2005

Visi Jawa Barat

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui pembaharuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Pelibatan potensi masyarakat tersebut antara lain ditempuh melalui berbagai dialog, seperti Dialog Sunda 2010, Dialog Jawa Barat 2010, Dialog Rencana Regional Makro, Dialog Rencana Tata Ruang Wilayah, Dialog Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Dialog Delapan Kawasan Andalan yang diikuti oleh unsur masyarakat, pakar Penguruan Tinggi, dan Birokrat yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu dilaksanakan pula forum koordinasi pembangunan sebagai formulasi baru RAKORBANG dengan nuansa dan semangat yang baru, serta diawali dari motivasi untuk lebih menyerap aspirasi Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Setelah mengalami proses yang panjang dan telaahan yang mendalam dari berbagai pihak terkait dalam dialog-dialog interaktif,

maka diformulasikan visi Jawa Barat yaitu:

JAWA BARAT

DENGAN IMAN DAN TAKWA

SEBAGAI PROVINSI TERMAJU DI INDONESIA
DAN
MITRA TERDEPAN IBU KOTA NEGARA TAHUN 2010

Pada penetapan visi tersebut didasarkan kepada beberapa pengertian yaitu untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia,seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat terutama Penyelenggara Negara, para Elit Politik,para Cendekiawan dan Pemuka Masyarakat, harus bersatu dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Jawa Barat sudah selayaknya berupaya menjadi Provinsi ternaju di Indonesia mengingat banyaknya potensi baik berskala daerah maupun berskala nasional.

Seperti; potensi industri strategis, potensi perguruan tinggi, dukungan sumber daya alam, faktor iklim dan budaya gotong royong dan ditunjang oleh kehidupan masyarakat yang agamis.

Pengertian 'termaju' memberi implikasi munculnya ketergantungan provinsi-provinsi lain kepada Jawa Barat. Sedangkan ketergantungan Provinsi Jawa Barat kepada provinsi lain diusahakan sekecil mungkin.

Provinsi Jawa Barat selama ini dijadikan sebagai penyangga ibu Kota Negara dengan segala konsekuensinya harus bergeser dan menjadi 'mitra ' terdepan yang dilandasi dengan asas kesetaraan dan kesepahaman dalam arti tidak lagi terekploitasi segala potensinya.

Misi Jawa Barat

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan,maka telah dirumuskan beberapa misi dengan rincian sebagaimana berikut dibawah ini.

1. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik sehat.

2. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah ( silih asih, silih asah, silih asuh pikeun ngawujudkeun masyarakat anu cageur ,bageur, bener, pinter tur singer)

3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan terbuka.

4. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal.

6. Memberdayakan potensi Lembaga Keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.

7. Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat, sejak berdirinya sampai sekarang telah dipimpin oleh 12 orang Gubernur, yaitu :

1. M Sutardjo Kartohadi (1945-1946)
2. Mr.Datuk Djamin (1946)
3. M.Sewaka (1946-1952)
4. R.Muhamad sanusi Hardjadinata (1952-1956)
5. R.Ipik Gandamana (1956-1960)
6. H. Mashidu (1960-1970)
7. Solihin GP (1970-1975)
8. H.Aang Kunaefi (1975-11985)
9. HR.Yogie SM (1985-1993)
10. R.Nuriana (1993-2003)
11. H.Danny Setiawan (2003 – 2008)
12. H.Ahmad Heryawan (2008 - 2013)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari unsur Sekertariat Daerah (Setda) yang meliputi :
Sekertaris daerah dan Assisten-Assisten : Pemerintahan, Perekonomian, Adminsitrasi dan Kesejahteraan Sosial serta biro-biro yang seluruhnya 13 biro ; 20 Dinas ; 16 Badan ; 1 Kas Daerah, 1Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jakarta.

Organisasi Perangkat Daerah :Dinas KesehatanJl.Pasteur 25, Bandung - Telp (022) 4232292, Jl Ternate no 2 Bandung

Dinas PendidikanAlamat : Jl. Rajiman No. 6 Bandung, Telp. (022)4202404

Dinas SosialJl. Raya Cibabat 331, Cimahi - Bandung Telp (022) 6643149 - 6645535

Dinas Pertanian Tanaman PanganJl. Surapati 71, Bandung Telp (022) 2503884, fax (022) 2500713

Dinas PeternakanJl. Ir. H. Juanda 358 - Telp (022) 2501151 Fax. 2513842

Dinas PerikananJl.Wastu Kancana 12, Bandung - Telp.(022)4203471

Dinas KehutananJl.Soekarno-Hatta 751 Telp.(022)7304029

Dinas PerkebunanJl. Surapati no. 67, Bandung - Telp(022) 2038966

Dinas Perhubungan Jl. Sukabumi No. 1 Bandung - Telp (022) 7272258

Dinas Tata Ruang dan PermukimanAlamat : Jl. Kawaluyaan Indah No.4, Bandung Telp. (022) 7319782 - 7319735, fax 7313675

Dinas Bina Marga Jl.Asia Afrika 79, Bandung - Telp(022)- 4231634

Dinas Pengelolaan Sumber Daya AirJl. Braga No. 137 Bandung

Dinas Pertambangan dan Energi Jl.Soekarno Hatta 576, Bandung - Telp (022) 7562048

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil MenengahJl.Soekarno-Hatta 705, Bandung - Telp.(022)7302775

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa BaratJl. RE. Martadinata No.209, Telp (022) 7273209, 7271385

Dinas Pendapatan DaerahJl.Soekarno Hatta 528, Telp (022) 7566197

Dinas Perindustrian dan PerdaganganJl.Asia Afrika 146, Bandung - Telp (022)4230897

Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJln. Soekarno Hatta 532 Telp.(022) 7564327 Bandung

Dinas Polisi Pamong PrajaJl.Banda No. 28, Telp.(022) 4236219 - 4235883

Dinas Perdagangan dan IndagroJl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung Telp/Fax : (022) 2031044 / 2031045

Badan di Jawa Barat : Badan Perencanaan DaerahJl.Ir.Djuanda 287, Bandung - Telp(022)2510729

Badan Penelitian Dan PengembanganJl.Soekarno-Hatta 458, Bandung - Telp.(022)7513580

Badan Pengembangan Sistem Informasi Dan TelematikaJl.Tamansari 55, Bandung - Telp.(022)2502898

Badan Pengawasan DaerahJl. Surapati No. 4, Bandung

Badan Pendidikan Dan Pelatihan DaerahJl. Windu No. 26 Bandung

Badan Pengelolaan Promosi & Penanaman Modal DaerahJl.Sumatera 50, Bandung - Telp.(022)4237369

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup DaerahJl. Naripan 25, Bandung - Telp (022) 4204871

Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan MasyarakatJl. Supratman 44 Bandung

Badan Pemberdayaan Masyarakat DaerahJl. Soekarno Hatta 486, Bandung

Badan PertanahanJl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung

Badan Koordinasi Wilayah BogorJl. Ir. H.Juanda No. 4 Bogor

Badan Koordinasi Wilayah PurwakartaJl. Siliwangi No. 1 Purwakarta Telp. 0264 200945 Faks. (0264) 201074

Badan Koordinasi Wilayah CirebonJl. Siliwangi No. 14 Cirebon 45121 Tlp.(0231) 202860 Fax. (0231) 203010

Badan Koordinasi Wilayah PrianganJl. Ahmad Yani No. 21 Garut

Badan Arsip DaerahJl. Kawaluyaan Indah II No. 6 Bandung

Badan Perpustakaan DaerahJl.Soekarno-Hatta 629, Bandung - Telp.(022)7310435

Lembaga Kantor Perwakilan Pemerintah Jawa BaratJl. Pembangunan II no 3-5 Jakarta Pusat 10130

Sekertariat DaerahAlamat : Jl. Diponegoro No. 22 BandungSekertariat Daerah Prov. Jabar, dipimpin oleh Sekertaris Daerah dan dibantu oleh Assisten-Assiten
1. Assisten Pemerintahan : a. Biro Desentralisasi b. Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuanc. Biro Hukum
2. Assisten Perekonomian : a. Biro Sarana Perekonomian b. Biro Bina Produksic. Biro pengendalian Program
3. Assisten Kesejahteraan Sosial : a. Biro Pelayanan Sosial Dasarb. Biro Pengembangan Sosial
4. Assisten Administrasi : a. Biro perlengkapanb. Biro kepegawaianc. Biro Umumd. Biro Organisasie. Biro Keuangan

Geografis provinsi Jawa Barat

secara geografis terletak di antara 5°50 - 7°50 LS dan 104°48 - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan Banten serta DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat.

Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km2 atau 4.435.461 Ha.

Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.

Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 34.816,96 (Data berdasarkan Survei Sosial/Ekonomi 2005) Topografi Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi.

Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 -10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Iklim

Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9 0 C di Puncak Gunung Pangrango dan 34 0 C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

Populasi Berdasarkan hasil Sensusnas tahun 1999 jumlah penduduk Jawa Barat setelah Banten terpisah berjumlah 34.555.622 jiwa.

Pada tahun 2000 berdasarkan sensus penduduk meningkat menjadi 35.500.611 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.022 jiwa per Km2.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama dasawasra 1990 - 2000 mencapai angka 2,17%.Sedangkan pada tahun 2003, jumlah penduduk telah bertambah menjadi 38.059.540 jiwa.

Selanjutnya berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi pada Tahun 2004, jumlah penduduk Jawa Barat, berkembang menjadi 39.140.812 jiwa.

BudayaMasyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat.

Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.

Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.

Jawa Barat di lihat dari aspek sumber daya manusia memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagai provinsi yang mempunyai proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan, jumlah lulusan strata 1, strata 2 dan strata 3, terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain. (Diperbarui Kamis, 7 Juni 2007

Kabupaten Sukabumi

Situs :
http://www.kabupatensukabumi.go.id
Kepala Daerah : Drs. H. Danny Setiawan, M.Si

Selayang Pandang

Kabupaten Sukabumi terletak antara 106 derajat 49 sampai 107 derajat Bujur Timur dan 60 derajat 57 sampai 70 derajat 25 Lintang Selatan dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

1. disebelah Utara dengan Kabupaten Bogor
2. Selatan dengan Samudera Indonesia
3. disebelah Barat dengan Kabupaten Lebak
4. disebelah Timur dengan Kabupaten Cianjur.

Batas wilayah tersebut 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan.

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang cukup luas yaitu ± 419.970 ha. Pada Tahun 1993 Tata Guna Tanah di wilayah ini, adalah sebagai berikut :

1. Pekarangan/perkampungan 18.814 Ha (4,48 %),
2. sawah 62.083 Ha (14,78 %)
3. Tegalan 103.443 Ha (24,63 %)
4. perkebunan 95.378 Ha (22, 71%)
5. Danau/Kolam 1. 486 Ha (0, 35 %)
6. Hutan 135. 004 Ha (32,15 %)
7. dan penggunaan lainnya 3.762 Ha (0,90 %).

Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi wilayah lahan kering yang luas, saat ini sebagaian besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan.

Kabupaten Sukabumi mempunyai iklim tropik dengan tipe iklim Bi (Oldeman) dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.805 mm dan hari hujan 144 hari.

Suhu udara berkisar antara 20 - 30 derjat C dengan kelembaban udara 85 - 89 persen.
Curah hujan antara 3.000 - 4.000 mm/tahun terdapat di daerah utara.

sedangkan curah hujan ant4ra 2.000 - 3.000 mm/tahun terdapat dibagian tengah sampai selatan Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai bentuk lahan yang bervariasi dari datar sampai gunung adalah :

1. datar (lereng 0-2%) sekitar 9,4 %
2. berombak sampai bergelombang (lereng 2-15%) sekitar 22%
   
3. bergelombang sampai berbukit (lereng 15 - 40%) sekitar 42,7%
4. dan berbukit sampai bergunung (lereng > 40 %) sekitar 25,9 %.
5. 
   

KETINGGIAN TEMPAT

Ketinggian dari permukaan laut ,Wilayah Kabupaten Sukabumi bervariasi antara 0 - 2.958 m. Daerah datar umumnya terdapat pada daerah pantai dan daerah kaki gunung yang sebagian besar merupakan daerah pesawahan.

Sedangkan daerah bagian selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 300 - 1.000 m dari permukaan laut.

TIPE TANAH

Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Sukabumi sebagian besar didominasi oleh tanah Latosal dan Podsolik yang terutama tersebar pada wilayah bagian selatan dengan tingkat kesuburan yang rendah.

jenis tanah Andosol dan Regosol umumnya terdapat di daerah pegunungan terutama daerah Gunung Salak dan Gununggede, dan pada daerah pantai dan tanah Aluvial umumnya terdapat di daerah lembah dan daerah sungai.

Kabupaten Sukabumi mempunyai penduduk 1.848,282 jiwa dengan kepadatan penduduk 466
jiwa km2 per tahun pada tahun 1993. Kepadatan penduduk menurut kecamatan cukup berpariasi.

Kepadatana penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ciemas (183 jiwa per km2) dan tertinggi di Kecamatan Sukabumi (2.447 jiwa per km).

Pemukiman padat penduduk umumnya terdapat di pusat-pusat kecamatan yang berkarakteristik perkotaan dan disepanjang jalan raya.
Persentase penduduk perkotaan meningkat dari,14,13 % pada tahun 1980 menjadi 18,06 % pada tahun 1993.

Penduduk Kabupaten Sukabtimi yang berusia 10 tahun keatas pada tahun 1992 (Hasil Susenas) berjumlah 1.462.463 jiwa dan diantaranya 1.216.877 jiwa beruasia 15 - 64 tahun.

Angka partisipasi Angkatan Kerja secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 1992 di Kabupaten Sukabumi terdapat 734.550 orang yang tergolong angkatan kerja yang teridiri dari 510.601 orang laki-laki dan 186.435 orang perempuan.

Suatu kondisi penting yang sedang terjadi sehubungan dengan ketenagakerjaan adalah pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian telah menurun menjadi 55,6 % pada tahun 1990.

Etos kerja dan budaya kemandirian tampak sedang terus berkembang. Masyarakat Kabupaten Daerah Tingakat II Sukabumi juga kaya dengan budaya seni.

Hal lain yang penting adalah tumbuh berkembangnya kelembagaan modern baik dalam arti lembaga maupun "norma-norma" semakin memungkinkan penduduk Kabupaten Sukabumi berintegrasi dengan masyarakat nasional.

Kerukunan hidup penduduk Kabupaten Sukabumi, dinamika yang dimilikinya, kekayaan budaya dan budaya kemandirian yang berkembang serta kemajuan sosial kelembagaan yang telah dicapai hingga dalam Pelita V merupakan potensi besar untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

PEMERINTAH DAERAH

Dilihat dari administrasi pemerintahan, Kabupaten Sukabumi terdiri atas 7 Wilayah Pembantu Bupati yang meliputi 31 kecamatan, meliputi 353 desa dan 3 kelurahan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembantu Bupati Wilayah I Sukabumi, 6 kecamatan.
2. Pembantu Bupati Wilayah II Cibadak, 4 kecamatan.
3. Pembantu Bupati Wilayah III Cicurug, 6 kecamatan.
4. Pembantu Bupati Wilayah IV Palabuhanratu, 3 kecamatan.
5. Pembantu Bupati Wilayah V Jampangtengah, 3 kecamatan.
6. Pembantu Bupati Wilayah VI Jampangkulon, 5 kecamatan.
7. Pembantu Bupati Wilayah VII Sagaranten, 4 kecamatan.

kabupaten bogor

Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 344,072 Ha.
Terletak antara 6º19' - 6º47' lintang selatan dan 106º21' - 10º13' Bujur timur, yang berbatasan disebelah :

1. utara dengan DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Tangerang dan Kabupaten Bekasi.
2. Timur dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang disebelah.
3. Selatan dengan Kabupaten Lebak dan di tengah terletak Kota Bogor.

Visi Kabupaten Bogor tahun 2002 - 2006 :

"Terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa"

Maju berarti: mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik atau menuju peradaban yang tinggi.

Mandiri berarti: masyarakat mengoptimalkan segala potensi daerah yang telah dimiliki sesuai dengan kemampuan di daerah itu sendiri.

Sejahtera berarti: masyarakat yang aman sentosa dan makmur, selamat atau terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya

Iman dan taqwa berarti: berlandaskan keyakinan, kepercayaan, ketaatan dan kepatuhan kepada allah swt.

Misi kabupaten bogor tahun 2002 - 2006 :

Menegakkan supremasi hukum Mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatakan perekonomian daerah Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat Memantapkan kualitas iman dan taqwa.

sejarah

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari sembilan kelompok pemukiman digabungkan oleh Gubernur Baron Van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor.

Pada waktu itu Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalibaru/Kalimulya.

Penggalian untuk membuat terusan kali dilanjutkan di sekitar pusat pemerintahan, namun pada tahun 1754 pusat pemerintahannya terletak di Tanah Baru kemudian dipindahkan ke Sukaati (Kampung Empang sekarang).

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor.

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap akhlinya.

Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd Van de Negorij Bogor, yang berarti kepala kampung Bogor.

Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri mulai dibangun pada tahun 1817.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut.

Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman kerajaan
Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan.

Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu:

" Kerajaan Taruma Negara, diperintah oleh 12 orang raja. Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669.

" Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 raja. Berkuasa sejak 516 hingga tahun 852.

" Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 raja. Bertahta sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Kawali yang diperintah oleh 6 orang raja berlangsung sejak tahun 1333 hingga 1482.

" Kerajaan Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus.

Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari Jadi Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat(dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri dan pindah dari Pusat Pemerintahan Kotamadya Bogor.

Atas dasar tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengadakan penelitian dibeberapa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan.

Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan :

1. Ciawi (Rancamaya).
2. Leuwiliang.
3. Parung.
4. Kecamatan Cibinong (Desa Tengah).

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah

Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi.

Akan tetapi pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan pusat pemerintahan Kotamadya Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kotamadya Bogor.

Oleh karena itu atas petunjuk pemerintah Pusat agar pemerintah daerah Tingkat II Bogormengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil penelitian lainnya.

Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusatdan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Sejak saat itu dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor pada saat itu

cirikhas

1. Wilayah Bogor Bagian Utara corak penduduknya adalah Betawi Ora (atau campuran suku Betawi dan Sunda).
2. Wilayah Bogor Bagian Selatan corak dan bahasa penduduknya adalah campuran antara Bogor dengan Cianjur dan Sukabumi.
3. Sebelah Barat corak dan bahasa penduduknya campuran antara Bogor dan Banten.
4. Bagian Timur corak dan bahasa penduduknya campuran Bogor dengan Karawang, sedikit dengan Cianjur dan Bekasi.